Judul : Buton: Organisasi Sosial dan Politik
link : Buton: Organisasi Sosial dan Politik
Buton: Organisasi Sosial dan Politik
 |
| Image by FERDY PAREWA from Pixabay |
Organisasi Sosial
Di bekas kesultanan ada empat kelas yang dibedakan: 1) kaomu, dari siapa sultan dipilih dan untuk siapa posisi tertentu dicadangkan; 2) walaka, yang juga termasuk elit penguasa: wakil dari walaka memilih sultan; 3) papara, penduduk desa, hidup dalam komunitas yang agak otonom; dan 4) batua, budak, biasanya bekerja untuk kaomu atau walaka. Setelah 1906 para budak menjadi bebas, tetapi hanya perlahan-lahan posisi mereka membaik. Selama dan setelah perjuangan kemerdekaan (1945-1949) perbedaan antara kelas-kelas yang berbeda tidak lagi dapat diterima secara sosial dan politik, tetapi secara informal itu terus berperan, terutama dalam perkawinan. Kelas sosial ekonomi yang jelas berbeda tidak (belum) hadir dalam masyarakat Buton. Berkat sistem pendidikan yang tersebar luas, terdapat mobilitas sosial yang cukup besar.
Organisasi Politik.
Bekas kesultanan termasuk empat negara bawahan kecil ( barata ) yang memiliki penguasa dan dewan ( sarana ) sendiri tetapi harus memberi penghormatan kepada sultan dan mendukungnya dalam konflik. Pada awal abad kesembilan belas pengaruh negara Buton dalam urusan internal kerajaan Muna sangat lemah. Di daerah yang berada tepat di bawah sultan dan sarana Wolio (dewan negara bagian Wolio, atau Buton), orang-orang diorganisir di desa-desa ( kadie ' ) yang lebih atau kurang otonom tentang urusan dalam negeri; masing-masing memiliki sarana sendiri-sendiri, yang dioperasikan di bawah pengawasan salah satu anggota sarana Wolio. Kadie 'harus membantu sultan dan sarana Wolio dengan sumbangan uang, makanan, dan tenaga, menurut peraturan tertulis. Dengan dimasukkannya kesultanan ke dalam negara Indonesia, seluruh masyarakat sekarang diatur menurut hukum negara bagian secara umum. Kedua kabupaten dibagi menjadi beberapa kecamatan ( kecamatan ). Kepala kecamatan ( camat ) adalah seorang pejabat yang ditunjuk. Kepala Kabupaten ( bupati ) dipilih oleh dewan kabupaten dan ditunjuk oleh pemerintah. Kecamatan dibagi menjadi desa ( desa ), dengan kepala desa ( lurah ) yang dipilih, diakui oleh pemerintah. Di beberapa desa di kawasan Buton diangkat seorang pejabat kecamatan sebagai kepala desa. Di beberapa desa, dewan desa adat ( sarana kadie ' ) masih berfungsi bersama dan bekerja sama dengan pemerintahan desa "modern", seperti yang terjadi pada tahun 1981 di desa Rongi. Di desa-desa lain organisasi adat telah hilang sama sekali. Desa-desa yang ada sekarang terdiri dari satu atau lebih bekas kadie '. Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai layanan termasuk sekolah, polisi, pengadilan, layanan kesehatan, pengumpulan pajak, dan pendaftaran informasi penting.
Kontrol Sosial
Kontrol sosial informal masih kuat di desa dalam konteks hubungan kekerabatan, organisasi desa adat (jika masih ada), dan organisasi keagamaan.
Konflik
Peperangan dengan negara bagian tetangga berakhir setelah Pax Neerlandica didirikan pada paruh kedua abad ketujuh belas. Di masa lalu, konflik internal mungkin muncul dari perselisihan perebutan posisi sultan, atau tentang perilaku buruk sultan atau pejabat tinggi. Para sultan dapat diberhentikan oleh perwakilan dari walaka ( siolimbona ), yang juga memiliki hak untuk memilih sultan. Sejak penggabungan ke dalam negara kolonial pada tahun 1906, konflik pertama-tama ditekan oleh kekuasaan kolonial dan kemudian oleh negara Indonesia.
Demikianlah Artikel Buton: Organisasi Sosial dan Politik
Anda sekarang membaca artikel Buton: Organisasi Sosial dan Politik dengan alamat link https://sopasopi.blogspot.com/2021/01/buton-organisasi-sosial-dan-politik.html
0 Response to "Buton: Organisasi Sosial dan Politik"
Post a Comment